Kemarau Panjang dan Kebakaran Hutan

 Pendahuluan
Indonesia kembali memasuki siklus tahunan yang patut diwaspadai, yaitu kemarau panjang yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fenomena ini bukan hal baru yang dalam pengalaman sejarah pembangunan nasional khususnya pada periode 1996–1998, kebakaran hutan pernah mencapai skala besar yang berdampak tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada ekonomi, kesehatan publik, dan hubungan diplomatik kawasan. Sebagai negara dengan ekosistem tropis luas, Indonesia berada dalam posisi unik yang di satu sisi rentan terhadap kebakaran, di sisi lain sering menjadi objek tekanan internasional yang tidak proporsional.

 

Fenomena Alam atau Kesalahan Manusia?
Secara ilmiah kebakaran hutan di Indonesia merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor alam El Niño dan anomali iklim global. Kekeringan yang berkepanjangan membuat gambut mudah terbakar. Adapun faktor manusia berupa pembukaan lahan dengan cara tebas-bakar, kelalaian industri perkebunan dan lemahnya pengawasan tata ruang. Namun pengalaman lapangan menunjukkan bahwa pada tahun 1997–1998 faktor alam memainkan peran dominan, yang fenomena El Niño demikian kuat sehingga menyebabkan kekeringan ekstrem di seluruh Asia Tenggara. Dengan kata lain tidak semua kebakaran dapat disederhanakan sebagai “kesalahan manusia”. Pendekatan yang terbukti efektif saat itu adalah:
1. Pengurangan Penjalaran ( _Containment Strategy_ ). Alih-alih memadamkan seluruh titik api yang secara teknis sulit, strategi difokuskan pada membuat sekat bakar ( _firebreak_ ), mengisolasi wilayah rawan dengan prioritas pada kawasan-kawasan vital. Pendekatan ini realistis karena berbasis pada keterbatasan sumber daya.
2. Mobilisasi Lokal yang melibatkan masyarakat sekitar, koordinasi lintas aparat (TNI-Polri, Pemda, Kehutanan).
3. Kebakaran dipahami sebagai fenomena sistemik yang memerlukan pembacaan cepat (velox) dan tepat (exactus), yang  bukan sekadar hanya reaksi administratif. Ironisnya pada jajaran operasional terdapat kelemahan yang bersifat kontraproduktif terhadap kebijakan Presiden, yaitu kriminalisasi terhadap banyak petani kecil bahkan petani gurem yang hanya bermodalkan  tenaga saja. Banyak petani tradisional ditangkap oleh oknum-oknum penegak hukum dan diproses secara hukum sebagai pelaku utama, padahal mereka adalah bagian dari sistem ekonomi yang tidak memiliki alternatif teknologi pembukaan lahan.
2. Sebagian pelaku usaha kehutanan dan perkebunan menjadi sasaran pemerasan dari para oknum aparat, yang berakibat pada terjadinya distorsi penegakan hukum. Fokus menjadi bergeser dari solusi ke eksploitasi situasi.

 *Dimensi Geopolitik: Tekanan Regional dan Diplomasi* 
Kebakaran hutan Indonesia pada masa itu memicu protes dari negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura akibat kabut asap lintas batas. Tidak cukup terlihat adanya kesadaran bahwa kabut asap tersebut merupakan fenomena regional, bukan semata-mata nasional. Banyak negara di kawasan memiliki kerentanan yang serupa, tetapi yang muncul adalah tekanan internasional dengan standar ganda. Dalam konteks ini keputusan Presiden RI menyampaikan permintaan maaf kepada negara serumpun dan tetangga, hanya dapat dipahami sebagai langkah diplomatik saja. 

 

Refleksi Kritis: Negara, Narasi, dan Kedaulatan
Terdapat tiga pelajaran utama bagi generasi penerus:
1. Narasi adalah Kekuasaan sehingga siapa yang menguasai narasi, ia menguasai persepsi global. Indonesia saat itu cenderung reaktif dan tidak membangun kontra-narasi yang berbasis data ilmiah. 
2. Bahaya Simplifikasi, yang menganggap kebakaran sebagai semata-mata “ulah manusia” dengan mengabaikan faktor iklim global sehingga mengorbankan kelompok lemah bangsa kita.
3. Kedaulatan dalam diplomasi berpotensi melemahkan posisi tawar, sehingga membuka ruang tekanan eksternal lanjutan. Dengan indikasi kemarau panjang saat ini, Indonesia perlu menghindari pengulangan kesalahan lama, agar tidak terperosok ke dalam lubang yang sama.

 *Langkah Strategis yang Diperlukan* 
1.    Early Warning System berbasis iklim global
2.    Pendekatan preventif, bukan represif
3.    Perlindungan petani kecil dari kriminalisasi
4.    Penegakan hukum yang bersih dari rente, yaitu yang murni berfungsi sebagai alat keadilan (bukan alat mencari keuntungan).
5.    Diplomasi berbasis data dan kedaulatan narasi

 

Penutup
Kebakaran hutan bukan sekadar persoalan api, tetapi persoalan kebijakan, keadilan, dan kedaulatan. Pengalaman 1996–1998 memberikan pelajaran berharga bahwa negara tidak boleh gagal membedakan antara fenomena alam dan kesalahan manusia, antara keadilan dan oportunisme, serta antara diplomasi dan penyerahan diri.
Jika pelajaran ini diabaikan, maka setiap musim kemarau bukan hanya ancaman ekologis tetapi juga ancaman terhadap martabat bangsa.

Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan RI (1996-1998)